Politik Perbedaan Warna Kulit (Apartheid) muncul di Afrika Selatan pada awal abad ke-20, yakni antara tahun 1910-1948 ketika orang-orang kulit putih Afrika Selatan menerapkan kebijakan pemisahan masyarakat berdasarkan warna kulit. Orang kulit putih mengangap bahwa ras mereka lebih tinggi dan menganggap bahwa orang kulit hitam adalah ras bawahan.

Babak baru politik apartheid yakni pada tahun 1948 dimana Dr. Malan melalui Partai Nasional Afrika Selatan memenangkan pemilu dan menerapkan kebijakan sistem Apartheid. (Lihat: Agus Budiman. (2013). Politik Apartheid Di Afrika Selatan. Jurnal Artefak, No.1, Vol 1)

Dari kemengangan ini kemudian muncul undang-undang politik apartheid yang isinya mengatur kehidupan masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan dalam segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan.

Politik Apartheid yang berjalan di Afrika Selatan menimbulkan reaksi dan kecaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri sendiri muncul organisasi ANC (African National Congress) yang mengecam pelaksanaan politik Apartheid. ANC dibentuk pada tanggal 8 Januari 1912 dengan misi yaitu membela hak asasi manusia dan upaya untuk menegakan keadilan di Afrika Selatan.

Organisasi ANC melahirkan aktivis-aktivis revolusioner yang gencar berjuang melawan pelaksanaan politik apartheid dan menentang berbagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat Afrika Selatan, salah satunya adalah Nelson Mandela, yang tergabung dalam berbagai macam aksi menentang pemerintah (selanjutnya menjadi Presiden Afrika Selatan 1994-1999).

Berbagai aksi yang dilakukan Mandela dan aktivis-aktivis lain (1952-1961) berujung pada penangkapan Mandela pada tahun 1961. Selain dari dalam negeri, politik apartheid juga mendapat kecaman dari luar negeri, antara lain adalah Organization of African Unity (OAU) dan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kedua lembaga ini sangat gencar memberikan beberapa tindakan tegas berupa sanksi dan boikot dalam rangka pembebasan Afrika Selatan dari politik apartheid. (Ajid Thohir, 2009)

 

Peran Muslim Dalam Upaya Menghapus Politik Apartheid

Kecaman terhadap pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan dari dalam negeri tidak hanya dilakukan oleh penganut agama kristen yang menjadi mayoritas, Tetapi minoritas muslim Afrika Selatan juga tergerak memainkan peran dalam aksi menentang dan upaya penghapusan pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan.

Jika ditarik ke belakang, asal mula kaum muslim menempati Afrika Selatan berasal dari dua kelompok, kelompok pertama (1652-1807) kaum muslim dibawa oleh kolonial Belanda dari wilayah Afrika Timur, Afrika Barat, serta juga Asia Tenggara. Para kaum muslim yang dibawa Belanda ke Afrika Selatan terdiri atas budak, tahanan, dan penjahat kriminal. Sedangkan kelompok kedua, kaum muslim dibawa oleh Inggris (1860-1914) dari daerah India sebagai tenaga buruh yang dipekerjakan di Afrika Selatan.

Salah satu tokoh muslim yang juga aktivis anti-apartheid di Afrika Selatan adalah Ahmed Kathrada (1929-2017). Kathrada merupakan muslim Afrika Selatan yang berasal dari keturunan muslim India. Ia bersama tokoh aktivis lain seperti Walter Sisulu, Nelson Mandela, I.C. Meer dan J.N. Singh tergabung dalam African National Congress (ANC) yang gencar melakukan berbagai macam perlawanan terhadap politik apartheid. Kathrada bahkan rela meninggalkan studinya di perguruan tinggi demi terus berjuang menegakan keadilan.

Kathdara, dalam wawancaranya dengan John Carlin (2015), dikenal sebagai tokoh yang berani melakukan berbagai aksi dan kritik menentang pemerintah. Salah satu gerakanya adalah kampanye Defiance (1952) atau aksi penolakan terhadap undang-undang apartheid yang tidak adil. Aksi-aksi yang dilakukan Kathrada berbuntut pada penangkapanya pada tahun 1964 bersama para aktivis ANC termasuk Mndela. Kathrada dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 1989 Kathrada dibebaskan ketika ia berusia 60 tahun, Kathrada menghabiskan masa tahanan di penjara selama 26 tahun.

Tidak hanya Kathrada, di Afrika Selatan juga lahir intelektual mahasiswa muslim yang menentang politik apartheid. Hal ini ditandai dengan dibentuknya beberapa organisasi mahasiswa muslim (1970-1980) seperti Muslim Youth Movement (MYM) yang didirikan di Durban pada tahun 1970, kemudian Gerakan Dakwah Islam Selatan (IDMSA), dan Perhimpunan Ilmuwan Sosial Muslim Afrika Selatan.

Organisasi kalangan mahasiswa ini tergerak dalam menyatakan protes terhadap pelaksanaan politik apartheid dengan berbagai aksi demonstrasi (1980) dan melalui berbagai publikasi antara lain adalah jurnal, buletin, dan artikel yang pembahasanya berisi berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah Afrika Selatan.

Salah satu jurnal yang terkenal dari organisasi mahasiswa muslim adalah JAAME Review. Jurnal ini berisi tulisan-tulisan yang berkiblat atas konstruk pemikiran Sayyid Quthb dari Mesir, Abdul A’la Maududi dari Pakistan, dan juga Ali Syariati dari Iran. Pemikiran-pemikiran tokoh tersebut menjadi pedoman para mahasiswa muslim untuk melakukan pergerakan guna melawan penindasan.

Selain dari kalangan intelektual mahasiswa, berbagai macam gerakan menentang politik apartheid dilakukan oleh kelompok muslim konservatif Afrika Selatan yakni Jam’iyat Al-‘Ulama’ yang mendukung organisasi ANC dan PAC (Pan African Congress).

Dari hubungan inilah ANC mendukung kaum muslim untuk dilaksanakannya sebuah Konferensi Muslim Nasional pada tahun 1990. Dalam konferensi ini para delegasi yang berasal dari organisasi-organisasi muslim membahas situasi politik di Afrika Selatan dan juga terkait perdamaian agama, pertemuan ini berhasil membentuk sebuah Front Muslim. Pada saat pemilihan umum April 1994, Front Muslim harus mengakui keunggulan ANC yang memenangkan pemilu Afrika Selatan. (AN)