Langkah Otoritas Palestina (PA) yang mengumumkan untuk memulihkan koordinasi dengan Israel  mendapat kecaman dari berbagai pihak. Hal tersebut dianggap akan merusak upaya rekonsiliasi internal antara beberapa faksi perjuangan Palestina.

Sebelumnya Hussein Al-Sheikh, menteri urusan sipil Otoritas Palestina, Selasa malam mengumumkan di Twitter bahwa pihaknya telah memutuskan untuk memulihkan hubungan dengan Israel. Alasannya adalah pihak Israel telah mengkonfirmasi akan mematuhi perjanjian yang ditandatangani.

Bahkan kepada televisi setempat, Al-Sheikh mengatakan pihak Otoritas Palestina baru-baru ini telah mengirim surat resmi ke Israel perihal komitmen mereka terhadap perjanjian yang ditandatangani bersama Organisasi Pembebasan Palestina.

“Pengakuan terhadap perjanjian yang ditandatangani mengartikan bahwa ‘Kesepakatan Abad Ini’  yang ditandatangi Israel dan Presiden AS Donald Trump tidak lagi di atas meja,” ungkap Al Syeikh seperti dikutip laman arabnews. Bahkan Al Syeikh menggambarkannya sebagai kemenangan besar dan buah dari ketabahan rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka.

Keputusan tersebut dilaporkan datang setelah menerima sepucuk surat yang menunjukkan “bahwa Israel siap untuk berkomitmen pada perjanjian yang ditandatangani dengan kami,” kata Shtayyeh, menambahkan bahwa perkembangan tersebut mengikuti intervensi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan “negara lain”.

Para pengamat Palestina mempertanyakan waktu pengumuman tak terduga Otoritas Palestina ini. Mengapa hal tersebut dikeluarkan bertepatan dengan pembicaraan antara Fatah dan Hamas di Kairo dimana keduanya tengah berunding. Akibatnya Hamas mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan keputusan tersebut sebagai tusukan di belakang.

“Setelah keputusan ini, jalan rekonsiliasi dipertaruhkan,” kata seorang analis politik yang dekat dengan Hamas, Ibrahim Al-Madhoun. Sedangkan Gal Berger, seorang analis urusan Palestina di Perusahaan Penyiaran Publik Israel mengatakan bahwa lingkaran di sekitar presiden Mahmoud Abbas, termasuk Hussein Al-Sheikh dan (Kepala Intelijen Umum) Majed Faraj, tidak menyukai tingkat kemajuan dalam upaya rekonsiliasi.

Huwaida Arraf, seorang pengacara dan aktivis Palestina-Amerika yang ikut mendirikan Gerakan Solidaritas Internasional (ISM), menolak legalitas pengumuman hari Selasa, dengan mengatakan bahwa Abbas perlu berkonsultasi dengan para pemimpin partai lain sebelum melakukan tindakan seperti itu. “Otoritas Paletina tidak memiliki kewenangan untuk melakukan ini,” kata Arraf. “Menghentikan kerja sama dipilih oleh Komite Sentral PLO & disetujui oleh semua faksi politik.”

Mei lalu Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan penghentian koordinasi dengan Israel – termasuk kerja sama keamanan – sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok 30 persen Tepi Barat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here