Seperti halnya Menteri Presiden Jokowi lainnya, segera setelah dilantik jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno langsung dihadapkan pada sejumlah persoalan.

Terbaru, Sandi meminta agar masyarakat berhenti terlibat dalam perdebatan soal isu wisata halal. Sandiaga mengatakan bahwa perdebatan soal pariwisata halal justru kontraproduktif. Pasalnya, Indonesia sedang bekerja keras membenahi sektor wisata sejak pandemi melanda.

“Perdebatan di media sosial mengenai pariwisata berbasis religi, spiritual, halal, atau syariah itu sangat tidak perlu,” kata Sandi, dikutip CNNIndonesia.

Lebih jauh, politisi parta Gerindra ini menuturkan bilamana pemerintah sedang berupaya menggenjot pariwisata setelah secara serius terdampak pandemi. Pemerintah juga memastikan pariwisata bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko penularan Covid-19.

Bagi Sandiaga, pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sangat mungkin untuk menjadi jalan keluar Indonesia dari krisis akibat pandemi. Karena itu, Sandi mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama.

“Mari semua pihak bergandengan tangan memastikan bahwa pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif jadi lokomotif membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” ujar Sandi.

Sebelumnya, Sandi mengaku dititipi tugas mengembangkan pariwisaya halal oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, pengembangan wisata halal dan religi bisa menggairahkan kembali pariwisata Indonesia.

“Beliau (presiden) juga titipkan mengenai produk-produk yang dibenahi, seperti desa wisata, wisata religi, wisata halal. Pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjadi lokomotif untuk penciptaan lapangan kerja,” kata Sandiaga dalam dialog bersama para kepala dinas pariwisata daerah secara virtual, Sabtu (26/12).

Meski begitu, pernyataan Sandi itu ternyata menuai kritik, salah satunya Ketua Bidang UMKM Partai NasDem Niluh Djelantik. Niluh menyatakan penolakan terhadap rencana itu diterapkan di Bali.

“Pokoknya ingat pesan kami. Tidak perlu utak-atik Bali, NTT, Toba, Toraja, dan daerah-daerah lain yang sudah puluhan tahun menjadi magnet pariwisata Indonesia dengan karakter dan budayanya,” kata Niluh lewat laman Facebooknya.

Betapapun, adanya wacana untuk mengembangkan wisata halal itu terkadang patut diapresiasi. Hanya saja, jangan sampai  wacana wisata halal itu justru menghasilkan klaim bahwa selainnya adalah haram. Karena, betapapun, namanya piknik itu ya mubah-mubah saja (sampai ada petunjuk yang membuatnya terlarang).

Dan, jangan lupakan juga bilamana praktik kolonialisasi itu biasanya berawal dari keinginan untuk bepergian. Dan, dari keinginan orang bepergian itu lalu muncul upaya untuk memperadabkan suatu daerah. Nah, di sinilah kemudian lahir secara sepihak klaim budaya rendahan vs budaya adiluhung. Halah…