Di jeda istirahat sidang Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang melelahkan, Soekarno melontarkan pernyataan menarik kepada Muhammad Yamin dan I Gusti Bagus Sugriwa.

“Bhinneka tunggal ika,” ujar Bung Karno.

Ketiga tokoh itu berdiskusi singkat mengenai ragam masyarakat Nusantara. Namun, siapa sangka sebenarnya ungkapan Soekarno adalah representasi bangsa Indonesia yang masih angan-angan pejuang kemerdekaan kala itu.

Pernyataan yang tercetus dari diskusi singkat tersebut rupanya buah perenungan Sukarno. Ia mengidam-idamkan Indonesia yang tentram di balik keragamannya.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno pasca Indonesia merdeka,” ujar Bung Hatta. Ketika Sultan Hamid ke-2 (1913-1978) merancang lambang resmi Garuda Pancasila, Sukarno memerintahkan agar tiga kata sakral itu disisipkan di pita yang dicengkeram burung garuda.

Bagaimanapun juga, moto Bhinneka Tunggal Ika merupakan mimpi bapak bangsa (founding father) bahwa negeri ini selayaknya dihuni beragam orang, beragam suku, agama, identitas, budaya, dan seabrek perbedaan lainnya, namun semuanya tetap satu di bawah payung bernama Indonesia.

Banyaknya perbedaan warga negara Indonesia merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan kesempatan untuk saling mengenal, bertukar informasi, dan saling menghargai satu sama lain. Sementara itu, di sisi lain, jika perbedaan ini tak disikapi dengan baik, amat rawan muncul konflik sosial.

Gesekan konflik itulah yang berusaha dihindari Soekarno. Beliau menanamkan prinsip toleransi sebagai ruh dan jiwa bangsa Indonesia. Ide ini hadir bukan dari ruang kosong. Pasalnya, didikan Sukarno rupanya berasal dari beragam latar belakang. Ibunya merupakan bangsawan Bali dari keluarga Hindu, sedangkan ayahnya merupakan seorang Jawa teosof.

Sejak kecil, Soekarno hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda. Ayah-ibunya kawin beda agama. Ia tinggal di lingkungan yang kontras, bangsawan dan rakyat jelata. Kemudian, Sukarno berguru kepada H.O.S Cokroaminoto, serta tinggal dengan saudara seperguruan yang berbeda latar belakang dan tujuan.

Di antara murid-murid terkenal H.O.S. Cokroaminoto itu adalah Semaun dan Musso yang menjadi komunis, S.M. Kartosoewirjo penggagas Darul Islam, kemudian memberontak pada 1949, serta Sukarno sendiri yang memproklamasikan Indonesia.

Sukarno, Buah Hati Cinta Beda Agama

Ketika Sukarno mencetuskan moto bangsa Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika, tak banyak yang tahu bahwa kata itu adalah kutipan karya Mpu Tantular dari kakawin Sutasoma. Karena ketidaktahuan itu, Bung Hatta sampai menyatakan bahwa moto bangsa Indonesia adalah karangan Sukarno sendiri.

Sukarno belajar bahwa perbedaan agama dapat kalah dengan cinta kasih. Ayahnya yang muslim dan ibunya yang beragama Hindu adalah contoh nyata bahwa perbedaan agama dapat hidup berdampingan dalam satu rumah.

Bhinneka Tunggal Ika pun demikian. Mpu Tantular menggubah bait-bait yang mengandung bhinneka dari refleksi hidupnya di Majapahit. Mpu Tantular adalah penganut Buddha Tantrayana. Ia merasakan hidup aman dan tentram di Majapahit yang bernapaskan Hindu (Maarif, 2011).

Ayah Sukarno adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo, bangsawan Kediri bekerja sebagai guru di Sekolah Rendah Gubernemen di Singaraja. Suatu waktu, ketika berteduh di lubuk depan pura, ia tak sengaja melihat Ida Ayu Nyoman Rai, gadis Bali yang kelak menjadi ibu Sukarno.

Singkat kata, keduanya jatuh cinta. Sayangnya, ketika Sukemi meminang Ida Ayu, keluarga pihak gadis tegas menolak. “Engkau berasal dari Jawa dan engkau beragama Islam. Tidak, sekali-kali tidak!” ujar orang tua Ida Ayu, sebagaimana diceritakan Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (2011).

Kedua anak muda itu tak patah arang. Mereka kawin lari. Ketika pengadilan menyidang Sukemi dan Ida Ayu, perkawinan mereka akhirnya disahkan karena tak ada indikasi paksaan. Sebagai kompensasinya, Ida Ayu harus membayar denda 25 ringgit agar sah menjadi istri Sukemi.

Karena tak disukai di Bali, Sukemi pun memboyong Ida Ayu ke Surabaya, kota kelahiran Sukarno. Kala itu, Sukemi memilih tinggal di Pandean, bagian kampung Peneleh, di tepi Kali Mas, Surabaya. Pada 6 Juni 1901, bayi Sukarno akhirnya lahir dari keluarga muda beda agama tersebut.

Kampung Pandean merupakan kampung unik. Andrian Perkasa, sejarawan dan pengajar sejarah kuno Arab menyebut kampung pandean sebagai daerah yang “bineka”. Pasalnya, Orang Jawa, Bali, Tionghoa, Arab, dan lainnya hidup di situ, lengkap dengan kepercayaan mereka yang bermacam-macam. Hingga hari ini, penganut Hindu Bali masih terdapat di Peneleh.

Di Pandean juga, orang Hindu menabur bunga di nisan kuburan Islam bukan pemandangan asing. Miniatur Indonesia tumbuh dalam angan-angan Sukarno kecil, suatu rumah harmonis bagi ragam suku dan agama di dalamnya.

“Nenekku memberiku kebudayaan Jawa dan mistik. Dari bapak datang theosofisme dan islamisme. Dari ibu hinduisme dan buddhisme … ” kenang Soekarno.

Berdasarkan didikan dan pengetahuan yang demikian, wajar jika Sukarno tidak anti terhadap ragam budaya, ideologi, hingga agama. Komunisme dirangkul dalam Nasakom. Selain itu, Ahmadiyah juga didekati dan tidak dilarang.

Kendati imannya bertentangan dengan Ahmadiyah, misalnya, Sukarno tetap menghargai dan mengapresiasi kepercayaan tersebut. “Kepada Ahmadiyah pun saya berterima kasih,” tulis Sukarno redaktur Pemandangan, 25 November 1936.

Ketika melihat dan mendengar suatu hal yang bertentangan dengan kepercayaannya, Sukarno tidak lantas menolak, melainkan menyelidikinya terlebih dahulu. Ia tidak gegabah. Buku-buku Ahmadiyah ia baca terlebih dahulu sebelum memutuskan sikap. Pandangannya pun moderat, tidak melarang, namun menghargai keyakinan orang lain.

“Saya tidak percaya bahwa Mirza Gulam Ahmad seorang nabi … Tapi, ada buku-buku keluaran Ahmadiyyah yang saya mendapat banyak faedah daripadanya,” lanjut Sukarno. Buku-buku Ahmadiyah yang dimaksud Sukarno adalah Muhammad the Prophet (1924) karya Mohammad Ali hingga Het Evangelie van den daad (1929) Chawadja Kamaloedin.

Berkaca dari didikan, pengalaman, pergaulan, dan kebijakan yang Sukarno keluarkan, wajar jika Lembaga Survei Indonesia (LSI Network) menobatkan bahwa Presiden Sukarno adalah presiden Indonesia yang paling toleran sepanjang pemerintahan Indonesia dengan nilai 82 persen, disusul Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan nilai 81 persen untuk keberagamaan agama.

 

*) Artikel ini adalah hasil kerjasama islami.co dan Jaringan Nasional Gusdurian untuk kampanye #IndonesiaRumahBersama